Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menyelenggarakan rapat pembahasan usulan Instrumen Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) LAMWISATA pada Rabu, 5 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang 1 FEB Universitas Terbuka ini dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan jam 12:00 WIB dan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd.

Rapat tersebut dihadiri oleh Dekan FEB Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si., Wakil Dekan I FEB Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M, serta sejumlah dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan menyelaraskan usulan instrumen akreditasi PJJ LAMWISATA agar sesuai dengan karakteristik Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan jarak jauh.

Dalam paparannya, Prof. Imam Farisi menjelaskan pentingnya adaptasi penciri Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) PJJ LAMWISATA yang memiliki perbedaan mendasar dengan sistem pendidikan tatap muka. Penyesuaian instrumen tersebut didasarkan pada berbagai regulasi.

Selain adaptasi penciri PJJ, rapat juga membahas indikator non-PJJ dalam IAPS LAMWISATA yang tetap relevan untuk diterapkan, seperti budaya mutu, relevansi pendidikan, dan akuntabilitas. Indikator-indikator tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan program studi pariwisata sekaligus memastikan kesesuaian dengan standar akreditasi nasional berbasis BAN-PT

Lebih lanjut, Prof. Imam Farisi memaparkan sejumlah usulan instrumen unggulan untuk program sarjana PJJ LAMWISATA. Usulan tersebut mencakup pembentukan Dewan Penasihat Industri (Industry Advisory Board), perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan kualifikasi dan jabatan akademik dosen tetap program studi, serta keterlibatan tuton dan tutor dalam proses pembelajaran. Karakteristik khusus PJJ Universitas Terbuka juga menjadi perhatian, seperti tidak diberlakukannya rasio dosen dan mahasiswa secara konvensional, sistem pembimbingan tugas akhir yang fleksibel, serta pengakuan terhadap peran tutor dan pendidik eksternal.

Dalam pembahasan indikator hasil dan luaran, ditegaskan pula prinsip inklusivitas dalam penetapan IPK lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi. Sistem registrasi SIPAS dan non-SIPAS dipandang sebagai bagian dari implementasi karakteristik PJJ UT yang terbuka dan adaptif. Selain itu, rapat juga menyoroti indikator biaya operasional pendidikan yang mengacu pada ketentuan IAPS BAN-PT.